Heboh Isu Gratifikasi Dewan

2 Mar 2010

Anggota Komisi B Polisikan LSM
[ Selasa, 02 Maret 2010 ]

SUMENEP-Masyarakat Sumenep belakangan ini dihebohkan isu dugaan gratifikasi kepada lima anggota komisi B DPRD dari sebuah perusahaan minyak. Isu ini pun berkembang liar, bahkan menjadi laporan pencemaran nama baik di mapolres.

Kemarin (1/3) salah satu anggota komisi B DPRD, Huzaini Adhim, yang disebut menerima gratifikasi melaporkan secara resmi ke polres. Politisi dari Fraksi PAN ini melapor sebagai korban fitnah dan pencemaran nama baik.

Pihak yang dilaporkan adalah Edy Junaidi, fungsionaris LSM Pilar Penegak Bangsa yang tergabung dalam KPS (Kelompok Peduli Sumenep). Edy dituding telah menyerang kehormatan diri Huzaini sebagai anggota dewan dengan membuat pernyataan yang dinilai menyesatkan.

Untuk diketahui, Edy Junaidi dalam keterangan persnya pekan lalu menyebut ada lima oknum komisi B diduga menerima gratifikasi dari salah satu perusahaan minyak. Salah satunya Edy menyebut nama Huzaini Adhim.

Edy mengungkapkan, Huzaini bersama empat rekannya bertemu pimpinan perusahaan minyak. Selain diduga menerima dana gratifikasi sebesar Rp 20 juta per orang, kelima oknum wakil rakyat itu juga diyakini menerima fasilitas hotel berbintang di Jakarta. Pertemuan digelar di sela-sela kegiatan komisi B di Jakarta.

Nah, pernyataan Edy ini dimuat oleh salah satu media cetak. Setelah membaca berita, Huzaini merasa dirinya menjadi korban fitnah. Itu sebabnya, dia melaporkan Edy ke polres dengan tudingan pencemaran nama baik.

Huzaini merasa dirugikan dengan tudingan LSM itu. Tudingan itu tidak hanya mencemarkan nama baik pribadinya, juga nama baik partainya. Karena itu, kemarin dia didampingi Ketua DPD PAN Sumenep Malik Effendi melaporkan Edy, fungsionaris LSM Pilar Penegak Bangsa. Menurut dia, oknum tersebut harus mempertanggungjawabkan komentarnya yang dimuat di media itu.

Huzaini mengatakan, tudingan kepada dirinya dan beberapa anggota komisi B lainnya fitnah. Apalagi, tudingan itu tidak didasari dengan data dan tanpa konfirmasi terhadap dirinya.

“Ini tidak hanya mencemarkan nama baik, tetapi suatu fitnah terhadap kami sebagai anggota dewan. Nah, jika teman-teman lain tidak melaporkan, maka pimpinan dewan harus melaporkan tudingan tersebut. Sebab, menyangkut nama baik DPRD secara umum,” katanya.

Kapolres Sumenep AKBP Pri Hartono Eling Lelakon melalui Kasat Reskrim Andi Liliek membenarkan laporan dari Huzaini. “Selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan apakah hal tersebut benar atau tidak,” katanya.

Terpisah, Edy Junaidi selaku terlapor saat dikonfirmasi koran ini menyatakan tidak ada persoalan jika anggota dewan melaporkan dirinya terkait tudingan gratifikasi. Menurut dia, pihaknya memiliki banyak bukti kuat terkait tuduhan tersebut.

“Kami tidak punya kepentingan apa pun terkait hal itu. Sebab, apa yang kami katakan berdasarkan fakta. Lagian, tidak ada asap kalau tidak ada api,” ungkap Edy saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya kemarin.

Sementara itu, setelah muncul pemberitaan di salah satu media cetak terkait dugaan gratifikasi lima anggota komisi B, langsung disikapi Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep. Seluruh anggota BK kemarin (1/3) rapat koordinasi untuk menyikapi hal tersebut.

Roekminto, anggota BK, mengatakan, BK akan memanggil lima anggota dewan yang diduga menerima gratifikasi tersebut. Untuk itu, pihaknya akan konsultasi dengan pimpinan dewan. “Insya Allah besok (hari ini, Red) kami menghadap pimpinan untuk konsultasi,” ujarnya kemarin siang.

Dia berharap pimpinan dewan memberi lampu hijau untuk menyelidiki kasus yang mencuat belakangan ini. Dia beralasan, masalah tersebut tetap terkait dengan lembaga DPRD.

“Kalau dalam seminggu pimpinan dewan tidak ada keputusan, BK bisa melakukan tindakan sendiri,” terangnya. (c26/c22/zid/mat)
sumber jawapos


TAGS


-

Author

Follow Me